Semangat Berbagi Polwan Polda Metro Bagikan Roti hingga Mineral untuk Massa Buruh

Polwan Polda Metro membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh.

Jakarta – Aliansi massa dari kelompok buruh menggelar unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) hari ini. Polwan Polda Metro Jaya membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh yang berdemo.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pelayanan unjuk rasa ini melibatkan 350 personel gabungan. Susatyo menyebut Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan humanis agar aksi berjalan tertib.

“Dengan pendekatan humanis, kami berharap kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung lancar, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” jara Susatyo dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengajak masyarakat sama-sama menjaga ketertiban. Dia mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan darurat call center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
“Layanan 110 siaga 24 jam dan dapat dimanfaatkan masyarakat bila membutuhkan bantuan atau melihat potensi gangguan kamtibmas,” tuturnya.

Polwan Polda Metro membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh. (Foto: dok. Istimewa)
Tuntutan Buruh
Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi di Jakarta Pusat (Jakpus). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memprotes soal upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) di Jawa Barat (Jabar).

“Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional. Mereka menyuarakan satu hal saja, mengembalikan nilai kenaikan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (30/12).

Dia meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menetapkan upah sesuai rekomendasi dari bupati dan wali kota. Dia berharap protes massa buruh bisa ditindaklanjuti.

“Jadi kita minta semua rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat di 19 kabupaten/kota itu dikembalikan nilainya, kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota setempat,” ujarnya.

Dia menilai Gubernur Jabar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam aturan itu, katanya, UMSK tidak bisa diubah oleh Gubernur.

“Nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati/wali kota tidak boleh diubah oleh KDM,” sebutnya.

Dia meminta pemerintah pusat turun tangan terkait upah di Jabar. Dia meminta pemerintah pusat mendesak KDM menetapkan upah minimum di kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati/wali kota.

Peringati Hari Jadi Ke-80, Ditintelkam Polda Metro Jaya Gelar Donor Darah sebagai Wujud Kepedulian Kemanusiaan

Jakarta — Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Metro Jaya memperingati hari jadinya yang ke-80 dengan menggelar kegiatan kemanusiaan berupa donor darah. Aksi sosial ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap sesama, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan di Mapolda Metro Jaya pada Selasa (30/12/2025). Selain menjadi rangkaian peringatan hari jadi Ditintelkam, kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Program Jaga Jakarta yang diinisiasi oleh Kapolda Metro Jaya. Program tersebut bertujuan memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Miko Indrayana menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini sejalan dengan semangat Polri Presisi, yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Miko Indrayana dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa peringatan hari jadi tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, tetapi juga momentum untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sebanyak 150 personel Intelkam turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah ini. Peserta berasal dari jajaran Ditintelkam Polda Metro Jaya serta Satintelkam Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan penuh antusias, para personel mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

Darah yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan tersebut akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk selanjutnya didistribusikan kepada rumah sakit dan stakeholder tenaga kesehatan yang membutuhkan. Donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi pasien, sekaligus mendukung ketersediaan stok darah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Sebanyak 150 personel mengikuti donor darah. Darah yang terkumpul akan disalurkan kepada stakeholder tenaga kesehatan untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” imbuh Kombes Pol Miko Indrayana.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung. Menurutnya, kegiatan sosial seperti donor darah merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan kedekatan antara Polri dan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat call center 110 yang siaga 24 jam apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Melalui peringatan hari jadi ke-80 ini, Ditintelkam Polda Metro Jaya berharap dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya, tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam misi-misi kemanusiaan. Kegiatan donor darah ini menjadi simbol semangat pengabdian Polri sebagai institusi yang humanis, peduli, dan senantiasa hadir untuk masyarakat.

Polwan Polda Metro Bagikan Roti hingga Mineral untuk Massa Buruh

Polwan Polda Metro membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh.

Jakarta – Aliansi massa dari kelompok buruh menggelar unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) hari ini. Polwan Polda Metro Jaya membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh yang berdemo.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pelayanan unjuk rasa ini melibatkan 350 personel gabungan. Susatyo menyebut Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan humanis agar aksi berjalan tertib.

“Dengan pendekatan humanis, kami berharap kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung lancar, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” jara Susatyo dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengajak masyarakat sama-sama menjaga ketertiban. Dia mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan darurat call center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
“Layanan 110 siaga 24 jam dan dapat dimanfaatkan masyarakat bila membutuhkan bantuan atau melihat potensi gangguan kamtibmas,” tuturnya.

Polwan Polda Metro membagikan roti hingga air mineral untuk massa buruh. (Foto: dok. Istimewa)
Tuntutan Buruh
Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi di Jakarta Pusat (Jakpus). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memprotes soal upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) di Jawa Barat (Jabar).

“Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional. Mereka menyuarakan satu hal saja, mengembalikan nilai kenaikan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (30/12).

Dia meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menetapkan upah sesuai rekomendasi dari bupati dan wali kota. Dia berharap protes massa buruh bisa ditindaklanjuti.

“Jadi kita minta semua rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat di 19 kabupaten/kota itu dikembalikan nilainya, kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota setempat,” ujarnya.

Dia menilai Gubernur Jabar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam aturan itu, katanya, UMSK tidak bisa diubah oleh Gubernur.

“Nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati/wali kota tidak boleh diubah oleh KDM,” sebutnya.

Dia meminta pemerintah pusat turun tangan terkait upah di Jabar. Dia meminta pemerintah pusat mendesak KDM menetapkan upah minimum di kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati/wali kota.

Polri Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional

Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

“Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Polri Groundbreaking 436 SPPG Serentak Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

“Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Komitmen Dukung Program MBG

Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

“Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Polri Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional

Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

“Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.