Polda Metro Klarifikasi Hoaks Video yang Dikaitkan dengan Putusan MK pada 30 Juli 2026

Di era digital, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Karena itu, setiap informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi dengan cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Beredar sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa telah terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat saat pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 30 Juli 2026.

Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan Humas Polda Metro Jaya, informasi tersebut tidak sesuai dengan konteks waktu yang disebutkan. Video yang beredar merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Juni 2026, kemudian kembali dibagikan dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian baru pada 30 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

Klarifikasi ini menjadi pengingat penting bahwa setiap informasi yang diterima di media sosial sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Langkah sederhana seperti memeriksa sumber informasi, membaca pemberitaan dari media yang kredibel, serta menunggu klarifikasi resmi dapat membantu mengurangi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Meningkatkan literasi digital merupakan tanggung jawab bersama. Dengan lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi, masyarakat dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang lebih sehat, informatif, dan bertanggung jawab.

Sumber: Humas Polda Metro Jaya.

Anggota DPR: Tak Ada Aturan Tetapkan Febrie Tersangka Harus Izin Presiden

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, membantah pernyataan pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka.
“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” kata Soedeson dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Soedeson menyebutkan aturan imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Soedeson meminta Tim 9 yang dibentuk Kejaksaan Agung untuk menangani perkara Febrie Adriansyah dengan tegas. Dia mengatakan Tim 9 yang banyak diisi jaksa eks KPK harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat.

“Tim 9 harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat Indonesia, rasa keadilan masyarakat Indonesia dan menjaga nama baik institusi,” ujarnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari Asta Cita. Dia berharap tidak ada yang membawa-bawa nama Presiden dalam kasus ini.

“Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah yang berurusan dengan penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Hotman menyebutkan kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Bahkan dia mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

“Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia,” ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

“Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar,” ungkap Hotman.

Karena itu, dia mengaku merasa miris melihat kondisi Febrie saat ini. Baginya, Febrie adalah sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah fantastis.

“Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden,” cetusnya.

Kapolda Sumsel Pimpin Pemusnahan 397 Pucuk Senpi Ilegal Hasil Barang Bukti

Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menggelar pemusnahan ratusan barang bukti senjata api (senpi) rakitan ilegal, Jumat (3/7/2026). (Dok. Istimewa)

Jakarta – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menggelar pemusnahan ratusan barang bukti senjata api (senpi) rakitan ilegal. Negara hadir sebagai langkah tegas untuk memastikan perlindungan masyarakat sehari-hari.
Pemusnahan barang bukti hasil Operasi Senpi Musi Tahun 2026 dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho, Jumat (3/7/2026), di Lapangan Tembak Brimob Polda Sumsel. Operasi ini telah sukses dilaksanakan selama 16 hari, terhitung sejak 12 hingga 27 Juni 2026.

Sandi menegaskan bahwa pemberantasan peredaran senpi ilegal adalah bukti nyata keterlibatan negara dalam melindungi warganya. “Hasil operasi ini jumlahnya cukup signifikan, baik itu laras panjang maupun laras pendek. Ini menandakan bahwa negara hadir untuk mengamankan masyarakat dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan senjata api,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, Sandi menyampaikan bahwa operasi ini bermuara pada satu tujuan luhur, yakni menjamin kebebasan dan rasa aman masyarakat dari ancaman bersenjata.

“Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban ini merupakan representasi dari negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa beraktivitas, bekerja, beribadah, dan bersekolah dengan aman tanpa rasa takut karena banyaknya senpi yang beredar,” tegasnya.

Berdasarkan data operasional, Operasi Senpi Musi 2026 berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 31 orang. Total senjata api yang dimusnahkan mencapai 397 pucuk, yang terdiri dari 284 pucuk senpi laras panjang dan 113 pucuk senpi laras pendek.

Keberhasilan ini, menurut Sandi, bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan buah dari kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dari sebuah super team. Sandi secara khusus mengapresiasi kolaborasi apik dari Wakapolda, Irwasda, para Pejabat Utama (PJU) seperti Dirkrimum dan Karo Ops, serta seluruh Kapolres jajaran.

Polda Sumsel menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menggelar pemusnahan ratusan barang bukti senjata api rakitan ilegal, Jumat (3/7/2026). (Dok. Istimewa)

Di sisi lain, keberhasilan kepolisian ini tak lepas dari tingginya kesadaran dan partisipasi aktif warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya serahan senpi secara sukarela oleh masyarakat sebanyak 234 pucuk.

Senada dengan pernyataan Kapolda, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan bahwa pemusnahan ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi para pelaku kejahatan di wilayah Sumatera Selatan.

“Polda Sumsel tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran senjata api ilegal yang kerap menjadi sumber keresahan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi warga yang telah proaktif dan berani menyerahkan senpi rakitannya secara sukarela. Bagi masyarakat yang saat ini masih menyimpan atau mengetahui adanya senpi ilegal, kami imbau untuk segera menyerahkannya kepada aparat terdekat sebelum dilakukan tindakan hukum yang tegas,” jelas Nandang.

Sebagai langkah mitigasi ke depan, kepolisian terus membuka kanal pengaduan agar masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan adanya indikasi pembuatan atau peredaran senpi rakitan di lingkungannya. Warga diimbau untuk langsung menghubungi layanan Call Center 110 yang telah terintegrasi secara online dan siap merespons laporan dengan cepat.

Hasil Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

*JAKARTA, 27 JUNI 2026* – Korps Bhayangkara berhasil menorehkan capaian gemilang dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini melesat hingga mencapai angka 82,4 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan survei pada periode tahun 2025 lalu yang berada di angka 76,2 persen.

Survei berkala yang diselenggarakan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 1 April hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak berkala dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen serta memiliki *margin of error* yang sangat ketat di kisaran 2,8 persen.

Selain melesatnya angka kepercayaan, hasil survei juga mencatat indikator kinerja Polri lainnya yang bergerak ke arah positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mengalami kenaikan dari 65,1 persen pada tahun lalu menjadi 67,6 persen. Sementara itu, indikator citra positif institusi Polri di mata publik turut melonjak tajam, dari sebelumnya 64,4 persen kini menembus angka 71,5 persen.

Capaian positif tersebut mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari pihak Istana Kepresidenan. Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi A., mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja transformatif dan konsistensi perbaikan yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran kepolisian.

> “Saya ikut gembira melihat perkembangan trend persepsi publik terhadap POLRI. Dari tiga aspek yang dinilai, semuanya menunjukkan trend perbaikan penilaian yang layak diberi apresiasi. Modal kepercayaan publik terlihat sudah sangat baik. Tentu itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi mempertahankan kepercayaan agar tetap tinggi juga butuh effort yang luar biasa,” ujar Hasan Nasbi A. dalam keterangannya, Sabtu (27/06/2026).

Lebih lanjut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan komitmen penuh di lapangan. Ia berharap tren positif ini tidak membuat jajaran kepolisian berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat luas.

> “Saya berharap seluruh jajaran POLRI punya kesadaran menjaga konsistensi kenaikan trend persepsi publik ini di masa depan, terutama dari aspek kepuasan publik dan citra positif terhadap institusi. Semakin baik Kepolisian Republik Indonesia, semakin baik juga bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasan Nasbi.

Peningkatan kumulatif pada aspek citra positif, kepuasan, dan kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program reformasi birokrasi, penegakan hukum yang transparan, serta optimalisasi pelayanan publik responsif yang selama ini digenjot oleh Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek jajaran. Ke depan, polri berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif secara nasional.

Keren Itu Sehat! Jangan Biarkan Narkoba Menghancurkan Wajah dan Masa Depanmu

Menjaga kesehatan merupakan investasi penting bagi masa depan setiap individu. Namun, masih ada berbagai faktor yang dapat mengganggu kondisi fisik maupun mental seseorang, salah satunya adalah paparan zat berbahaya yang dapat berdampak jangka panjang.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan tubuh secara umum, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi fisik, termasuk penampilan. Perubahan pada kulit, menurunnya vitalitas, serta berkurangnya kualitas hidup menjadi beberapa hal yang perlu diwaspadai.

Sering kali, dampak tersebut tidak langsung terlihat, melainkan terjadi secara bertahap. Inilah yang membuat pentingnya kesadaran sejak dini untuk menjaga diri dari berbagai hal yang berpotensi merugikan kesehatan. Gaya hidup sehat menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas hidup tetap baik.
Melalui edukasi yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional, masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan serta membuat pilihan hidup yang lebih bijak. Lingkungan yang positif dan dukungan dari orang terdekat juga menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan yang sehat.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya tentang kondisi saat ini, tetapi juga tentang masa depan. Dengan memilih gaya hidup yang baik, setiap individu dapat tetap tampil percaya diri, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih optimal.

Alur Mekanisme Layanan Rehabilitasi BNN, Rehabilitasi Itu Gratis Loh!

Masih banyak yang ragu untuk mencari bantuan karena takut biaya mahal. Padahal, layanan rehabilitasi dari BNN gratis.

Kalau kamu atau orang terdekatmu butuh bantuan, ini alurnya:

Mulai dari skrining awal, untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penanganan.
Dilanjutkan dengan asesmen terpadu, yang dilakukan oleh tim profesional untuk menentukan jenis rehabilitasi yang tepat.

Selanjutnya, kamu akan menjalani program rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, sesuai hasil asesmen.
Di tahap ini, kamu akan mendapatkan pendampingan medis dan sosial secara menyeluruh.

Setelah itu, ada tahap pascarehabilitasi, untuk membantu kamu kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Ingat, rehabilitasi bukan untuk dihukum, tapi untuk dipulihkan.
Dan yang paling penting, semua layanan ini GRATIS.

Jangan ragu untuk melangkah.
Pulih itu mungkin, dan kamu tidak sendiri.