Usai mengunjungi Mapolres dan Makolanal Dabosingkep, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Irjen Pol Drs Didid Widjanardi melanjutkan kunjungannya ke Daik, ibukota Kabupaten Lingga.
Kunjungan Kapolda pengganti Irjen Pol Sam Budigusdian ini pun sudah ditunggu sejak siang oleh jajaran pemerintah setempat, masyarakat dan pelajar di Ibukota. Namun rombongan baru sampai di Daik Lingga sekira pukul 18.00 WIB.
Setiba di pelabuhan Tanjung Buton, rombongan Kapolda langsung menuju Masjid Jamik Sultan Lingga menunaikan shalat Isya. Setelah itu rombongan diarahkan ke gedung daerah melanjutkan makan malam serta persiapan berburu Kapolda.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Didid Widjanardi mengatakan kunjungan ke Kabupaten Lingga bukan hanya sekedar protokoler namun lebih kepada upaya peningkatan tugas pokok aparat negara yakni pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.
Ia bercerita setelah menjabat 3 bulan di provinsi Kepri, peningkatan potensi tambang yang dimiliki Kabupaten Lingga dirasakannya perlu dilakukan pengelolaan dengan baik dan bijak agar tidak menemukan masalah yang bertentangan dengan hukum, sesuai aturan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
“Tapi kita harus melihat regulasi mana yang harus dilengkapi, karena UU Minerba ini turunannya banyak dari peraturan-peraturan menteri,” ujar Didi dalam keterangan persnya kepada insan media di gedung daerah Bupati Lingga, Selasa (6/2/2018) malam.
Kemudian ia juga ingin membangun keamanan perairan di Lingga yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Lingga. Hal tersebut didasari dengan konteks wilayah Kabupaten Lingga secara garis besar terdiri dari lautan.
Mengingat terbatasnya jumlah personel Polres Lingga yang baru 36 persen dari jumlah seharusnya, dia mengakui tidak akan efektif dalam pelayanan, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas pokok kepolisian.
Apalagi besarnya wilayah laut wilayah hukum Polres Lingga tidak akan mumpuni dengan sarana kelautan yang terbatas. Satu kapal Polair Polres Lingga tidak akan cukup menjangkau luasnya lautan dan banyaknya pulau di Kabupaten Lingga.
Dia mengajak TNI AL yakni Lanal Dabosingkep berkolaborasi dalam meningkatkan keamanan dan kedaulatan laut. Karena mempunyai personel yang spesifik dan sarana yang memadai.
“Tapi di sisi lain, kita ada partner kita yaitu TNI AL, di situ ada personil yang sangat spesifik. Untuk melakukan pemantauan dan patroli, bahkan penegakan hukum. Dengan demikian kita minta kolaborasi antara Lanal dan Polres dapat menjamin situasi keamanan di laut,” ujarnya.
Menyikapi konflik nelayan beberapa waktu lalu di Kecamatan Kepulauan Posek, dia tegaskan jangan dianggap perkara kecil. Kesejahteraan masyarakat pesisir tentunya dominan kepada hasil laut. Berprofesi sebagai nelayan, tentu ada hukum adat yang perlu ditaati selain hukum negara. Walau begitu sinergitas antar Polres dan Lanal dia yakin bisa memberikan kenyamanan masyarakat pesisir.
“Jangan lagi dibiarkan masyarakat menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri. Walau ada hukum adat, dimana wilayah penangkapan, pakai alat apa, berapa jatah banyak penangkapan, izin apa yang harus dilengkapi. Nah, ini bisa dikolaborasikan antara perwira AL dan penyidik kepolisian,” ucap dia.
Sementara Wakil Bupati Lingga, M Nizar mengapresiasi kunjungan kerja orang nomor satu di kepolisian Kepri tersebut. Menurutnya apa yang perlu ditingkatkan Kapolda sangat positif, mengingat luasnya lautan di Kabupaten Lingga.
Begitu juga, sumber daya minerba. Agar hal ini bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga tentu pola pengelolaan yang baik dan benar harus menjadi tujuan bersamaan kedepannya.
“Kolaborasi TNI dan POLRI menjadi wacana serius pak Kapolda. Peran pemerintah daerah disini juga diperlukan. Apalagi kasus yang terjadi itu, merupakan konflik-konflik yang berada ditingkat masyarakat,” ucap Nizar.
Didampingi Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Kapolda mendapatkan kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Lingga berupa plakat Tugu Agrominapolitan, dimana sektor pertanian dan perikanan tengah digalakkan pemerintah se tempat.
Sumber: Batamtoday
