Foto ilustrasi: Presiden Jokowi saat mengunjungi Asmat (Dok. Biro Pers Setpres)Blokir internet ini dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per hari Rabu (21/8) kemarin. Ini dijalankan agar situasi di Papua menjadi kondusif kembali. Kerusuhan-kerusuhan sempat berlangsung di Manokwari, Sorong, dan Fak-fak, Provinsi Papua Barat.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik terhadap pemblokiran internet Papua oleh pemerintah. Keputusan itu dinilainya melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
“Tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua. Cara tersebut, alih-alih membangun rasa percaya membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah pada rakyat Papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua,” kata Koordinator Kontras, Yati Andriyani, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2019).
Seharusnya, pemerintah justru membuka akses informasi supaya pengawasan publik berjalan baik. Pelambatan akses internet seolah mengesankan pemerintah menghindari pengawasan dan transparansi menangani Papua.
Dia menjelaskan, kebijakan ini berawal dari pemberlakuakn throttling (perlambatan akses), kemudian belakangan layanan data tidak berfungsi. Meski begitu, tidak semua layanan komunikasi via ponsel mati. Warga masih bisa berkirim SMS atau melakukan komunikasi lewat telepon.
“Jadi tidak semua ditutup, Indonesia tidak represif lah seperti negara lain. Kalau negara lain kan binary, binary itu kan ada atau tidak ada, kita masih ada, voice masih ada,” kata Rudiantara di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta.
Polisi juga menjelaskan, pemblokiran layanan data di Papua berkaitan dengan jaminan keamanan. Khawatirnya bila internet tidak dibatasi, hoax bisa menyebar dan memprovokasi lebih banyak orang.
“Saya kira itu menjadi bagian strategi untuk kita bisa memberikan jaminan keamanan. Juga masyarakat dapat kepastian dari informasi yang ada, sehingga tidak mudah lagi orang yang punya niat tidak baik untuk menyebarkan berita-berita hoax yang mengarah pada hasutan,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).
Giliran pihak Istana bicara, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia menegaskan, pemblokiran akses internet itu diputuskan dengan alasan yang jelas. Dia menegaskan kebijakan itu bukan mematikan akses internet tapi perlambatan akses internet.
“Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas. Bukan mematikan, tapi ada upaya untuk mempelambat,” kata Moeldoko.
Sore hari, Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat. Dia menyatakan keputusan Kominfo yang menuai protes itu dijalankan demi kemaslahatan bangsa. “Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi.
