Presiden Jokowi Himbau Agar Paslon Pilkada Tidak Mengumbar Narasi yang Memecah Belah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang berkualitas walaupun di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. Dia menginginkan di Pilkada serentak pasangan calon kepala daerah ini tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol, yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan,” ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

Jokowi menginginkan para calon kepala daerah ini beradu gagasan dan program. Itu yang lebih baik ditonjolkan dari para kontestan Pilkada serentak. Sehingga hajatan tersebut ini bisa berkualitas‎. “Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah,” katanya.

Masyarakat juga diimbah Jokowi untuk mengetahui masing-masing latar belakang para kandidat yang bakal dipilihnya tersebut. “Agar daerah mendapat pemimpin yang baik, terbaik,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa bekerja keras menyelenggaran Pilkada serentak yang berkualitas. Sehingga nantinya para pendikung paslon yang kalah bisa menerima hasil penghitungan Pilkada serentak tersebut. “Penyelenggara pilkada bekerja menjaga stabilitas politik di daerah dan masyarakat untuk menerima hasil-hasil pilkada,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19.Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia. ‎Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.