Dari 5 juta lebih penduduk di Sumatera Barat, 23 persen diantaranya atau sekitar 1 juta lebih penduduknya masih melakukan Buang Air Besar (BAB) secara sembarangan.
Belum meratanya ketersediaan jamban dan air bersih diduga menjadi penyebab. Dampaknya, pertumbuhan anak di Sumbar terancam. Fakta di lapangan, dua daerah di Sumatera Barat terpantau mendapatkan efek buruk terhadap kurangnya jamban.
Berdasarkan sampling Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2013, banyak balita di kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat mengalami gangguan perkembangan pertumbuhan tinggi badan.
“Hasil riset itu mengungkapkan, sekitar 100 desa di dua kabupaten tersebut mengalami gangguan pertumbuhan berupa tinggi badan rendah (stunting),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, saat menggelar rakor dengan kepala daerah se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (24/1).
Atas kondisi itu, Pemprov Sumbar bakal mengaktualisasikan gerakan jamban untuk kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sebab, minimnya ketersediaan jamban hingga air bersih yang kurang memadai menjadi pemicu terganggunya pertumbuhan balita.
“Masih banyak masyarakat buang kotoran sembarangan. Kebiasaan ini tak jarang menimbulkan penyakit, seperti mencret dan ini tentunya mempengaruhi pertumbuhan anak,” terang Merry.
Senada dengan itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat. “Gerakan seribu jamban hingga sejuta jamban perlu digiatkan di tengah masyarakat. Ini harus didukung oleh kepala daerah. Tahun ini, lakukan langsung dan anggarkan pada APBD Perubahan. Laku, gencar pada tahun 2019,” pinta dia.
Gubernur menjelaskan, bantuan pengadaan jamban masyarakat tidak saja dianggarkan pemerintah. Namun, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR perusahaan. Warga miskin yang belum memiliki jamban juga bisa melalui bantuan BAZNAS.
“Ini perlu kita sinergikan bersama, agar pertumbuhan anak dan generasi penerus tidak terganggu,” kata Irwan.
Menurutnya, lamanya proses penuntasan masalah sanitasi tidak terlepas dari karakter, budaya dan kebiasaan masyarakat Sumbar sendiri. Sehingga, tidak merasa enggan terus merawat kebiasaan buang air besar, mandi di kawasan Sungai. Bahkan, di bandar bekali Kota Padang pun, masih banyak ditemukan kebiasaan tersebut.
“Persoalan sanitasi bukan hal baru, tapi persoalan lama yang masalahnya itu ke itu saja,” imbuhnya.
Tidak semua masyarakat yang tinggal dekat dengan aliran sungai misalnya, tidak mampu membuat jamban di rumah. Namun, karena kebiasaan MCK di sungai, keinginan membuat kamar mandi di rumahpun menjadi lemah. Apalagi, rutinitas tersebut berlaku di lingkungan sekitar.
“Sanitasi bagian dari kehidupan. Masalah sanitasi bukan hal sepele, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Jadi, jangan dianggap remeh karena ini penting, dan tanggungjawab kita bersama,” beber Irwan.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi yang membawahi kelompok kerja Sanitasi mengatakan, mengejar ketertinggalan pembangunan Sanitasi di Sumbar, salah satunya adalah dengan cara menghilangkan kebiasaan masyarakat BABS. Sehinga, program pembangunan Sanitasi cepat terealisasi.
Sampai akhir tahun 2016 lalu, akses layak Sanitasi di Sumbar hanya berada di angka 52,93 persen dari target 85 persen. Sedangkan target akses dasar 15 persen, hanya tercapai 8,06 persen. Sebanyak 39,1 persen lainnya, masih belum memiliki akses Sanitasi.
“Sanitasi ini menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, harus ada sinergi kuat dari masyarakat itu sendiri,” terangnya.
Tahun 2017, target akses 19 Kabupaten/Kota di Sumbar berbeda-beda. Paling tinggi untuk kota Bukittinggi dengan target 96 persen. Kemudian, Kota Solok 95 persen, dan Payakumbuh 95 persen. Sedangkan Daerah dengan target masih rendah antara lain, Kabupaten Solok, hanya 25 persen, Solsel, 28 persen, Mentawai, 31 persen, Pasaman, 31 persen, dan Padangpariaman, 32 persen.
Sumber: JawaPos
