Pencemaran Sungai Citarum dinilai Presiden Jokowi sudah mengkhawatirkan. Maka itu dia memerintahkan adanya penegakan hukum yang tegas kepada pabrik-pabrik yang limbahnya mencemari Citarum.
“Saya tidak mau sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa oleh pabrik-pabrik di kanan kiri Sungai Citarum ini. Harus ada pendekatan dengan solusi kepada pabrik-pabrik yang ada tapi kalau sulit mengikuti, pendekatan hukum tegas harus dilakukan supaya ini tidak keterusan,” tutur Jokowi dalam rapat di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018).Menurut data yang diperoleh Jokowi, ada sekitar 3.000 industri yang limbahnya dibuang ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Padahal air dari sungai ini banyak dimanfaatkan masyarakat, termasuk 80 persen penduduk Jakarta memanfaatkannya sebagai sumber air.
“Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan, kita mendengar pencemaran di aliran Sungai Citarum sudah pada posisi kuning, lampu kuning,” ujar Jokowi.Dalam rapat itu hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo. Menko Polhukam Wiranto juga turut hadir.Sebetulnya kegiatan-kegiatan (revitalisasi Citarum) ada, tapi karena tidak terintegrasi kementerian lembaga dan pusat dan daerah kerjanya parsial sehingga setelah bertahun tahun tidak kelihatan wujudnya,” kata Jokowi.
Sumber: Detik.com
