Kapolres Gresik Hadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Gresik

Beritapolisi.com – Polres Gresik, Kapolres Gresik AKBP Wahyu S Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si. bersama Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto ST. M.Si beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam rangka alam rangka Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018.

Kegiatan rapat paripurna tersebut dihadiri 86 orang yang terdiri dari 48 Anggota DPRD Kabupaten Gresik dan 38 OPD se-Kabupaten Gresik yang dilaksanakan di Ruang rapat Paripurna DPRD Gresik pada Kamis (161/8/2018) pukul 09.05 wib.

Kegiatan juga dihadiri seluruh anggota DPRD, tampak puluhan peserta dengan khidmat mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Pada Pidatonya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengantakan, Indonesia saat ini sedang berduka karena musibah bencana alam di Lombok, dan Mengapresiasi ketanggapan pemerintah RI tanggap menghadapi bencana alam di LomboTanggal 18 Agustus 2018 merupakan pembukaan Asian Games tahun 2018 merupakan kegiatan yang besar nantinya menjadi delegasi negara untuk mempererat hubungan antar negara di asia. Target Presiden RI dalam pelaksanaan Asian Games tahun 2018 harus berada di 10 besar sehingga mengajak semua elemen mendukung harapan dan target tersebut.

Masih menurut Zulkifli Hasan, Pada tahun 2019 melaksanakan pemilu serentak merupakan prestasi negara setelah pelaksanaan pilkada serentak, dan mengajar seluruh undangan untuk menjaga LUBERJURDIL.

” Bersama mari jaga keutuhan NKRI dengan tidak menyebarkan kebencian dan menimbulkan permusuhan karenan kemenangan adalah milik rakyat” Jelasnya.

Seusai sambutan Ketua dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Ir. Joko Widodo mengingatkan jajaran di kabinet memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia agar nantinya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah tidak hanya memperhatikan pengusaha besar tapi memperhatikan UKM kecil agar mendorong kemandirian bangsa dengan menurunkan pajak UKM sebesar 0.5%.

Lanjut Jokowi menegaskan DPR telah menyelesaikan UU tentang penindakan tindak pidana terorisme. DPR juga telah melakukan uji kelayakan kepada calon panglima TNI, calon komisi HAM, dan lainnya untukdijadika pedoman dalam menangani kasus Terorisme dan perangi paham radikalisme.

” Untuk meningkatkan perekonomian, dalam empat tahun terakhir pemerintah telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia” terang Presiden. Dia mengungkapkan tujuan utama kemudahan berinvestasi adalah membuat perekonomian Indonesia bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru dan menyerap pengangguran.(hy/shanti)