Hubungan diplomatik Indonesia – Jepang tahun ini genap berjalan 60 tahun. Normalisasi hubungan diawali dengan disepakatinya dana pampasan perang sebesar 223 juta dolar pada 1958. Saat Presiden Sukarno berkunjung ke Tokyo dengan dalih untuk membahas proyek-proyek yang akan dibangun dengan dana pampasan perang itu, pemberontak PRRI menyusupkan 8 orang utusan untuk membunuhnya.
Politisi dan intelijen Jepang sudah mengendus rencana tersebut. Tapi karena satu dan lain hal, mereka enggan memberikan perlindungan khusus secara resmi kepada Sukarno. Polisi Metropolitan Jepang menganggap perlindungan ini bukan tugasnya karena kunjungan itu sebetulnya lebih bersifat pribadi.
Peneliti Universitas Akita, Yoshimi Miyake, menyebut perlindungan akhirnya diberikan oleh kelompok ultranasionalis Jepang bawah tanah bernama Ginza Police. “Mereka merupakan salah satu kelompok Yakuza di Tokyo Jepang,” tulis Miyake dalam artikelnya Aspek Politik dan Budaya Kompensasi Perang Jepang Kepada Indonesia.
Perintah perlindungan ini, dia melanjutkan, diberikan oleh Kodama Yoshio, salah satu pimpinan partai sayap kanan Jepang yang memiliki afiliasi dengan Ginza Police. Ia mengerahkan orang-orangnya untuk memberikan pengawalan ketat untuk Sukarno yang menginap di Hotel Imperial, Tokyo.
“Pemimpin sayap kanan Kodama Yoshio dan organisasi terafiliasi di bawahnya yang dikenal sebagai Polisi Ginza setuju untuk bertanggung jawab,” tulis Yoshimi. Delapan orang suruhan PRRI menginap di dekat Hotel Imperial. Namun kawalan ketat Ginza Police membuat mereka gagal melakukan aksinya.
Dokumen CIA menyebutkan Kodama merupakan salah satu tersangka tindak kejahatan perang pada 1945 dan baru dibebaskan pada 1948. Ia dilarang menduduki jabatan publik untuk sementara waktu. Selama itu jaringannya dengan Yakuza terjalin bersama kelompok sayap kanan.
Ia tercatat memiliki koneksi dengan jaringan bawah tanah yang menguasai perjudian dan gangster. Dokumen intelijen AS itu menyebutkan beberapa organisasi yang terhubung dengan Kodama, seperti Matsuba Kai (Kelompok Daun Pinus), Kokusui Kai (Asosiasi Inti Jepang, dan Gijin Association (kelompok Khusus Laki-laki).
“Pada 1963, ia dilaporkan berupaya mengendalikan seluruh kelompok ini di bawah kendalinya dengan nama Toa Doshikai,” tulis dokumen yang ditulis pada 25 Maret 1969 itu.
Sumber: Detik.com
